Pasalnya, pemangkasan anggaran yang mencapai Rp170 miliar dari total Rp1,2 triliun dinilai akan menghambat pembangunan infrastruktur yang masih minim di wilayah tersebut.
Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, menyampaikan permohonan ini usai dilantik oleh Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).
Ia menegaskan bahwa daerahnya masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Sehingga pemotongan anggaran akan berdampak besar pada kelangsungan pembangunan.
"Harapannya, Bapak Presiden, kembalikan dana itu supaya kami bisa jalan. Kalau tidak, nanti kami sulit membangun, karena di sana kan masih daerah baru yang perlu membuka jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan sekolah dasar," ujar Spei.
Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mencakup berbagai sektor penting, termasuk pembangunan jalan, Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan.
Spei mengungkapkan bahwa akibat dari kebijakan ini, pembangunan fisik di Kabupaten Pegunungan Bintang bisa berhenti total tahun ini.
"Akibatnya, pembangunan fisik tahun ini menjadi nol," katanya.
Dari total 34 distrik di Pegunungan Bintang, saat ini baru tujuh distrik di wilayah ibu kota yang memiliki akses jalan, itu pun sebagian besar masih berupa jalan tanah.
Dengan keterbatasan infrastruktur, masyarakat masih kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Spei menilai bahwa untuk mempercepat pembangunan di daerahnya, Pegunungan Bintang setidaknya membutuhkan anggaran Rp1,7 hingga Rp2 triliun per tahun.
Namun, dengan pemangkasan anggaran yang terjadi, ia pesimis rencana pembangunan bisa berjalan optimal.
Papua Masih Bergantung pada Transfer Dana Pusat
Bupati Spei juga menyoroti ketergantungan Papua terhadap dana transfer dari pusat yang masih sangat tinggi.
Ia mencontohkan bahwa daerahnya bergantung 99 persen pada dana dari pemerintah pusat, berbeda dengan Kabupaten Mimika yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dari keberadaan Freeport.
"Kami di Papua masih sangat tergantung pada pusat, kecuali Mimika yang punya pendapatan asli daerah dari Freeport," kata Spei.
Ia menekankan bahwa Papua memiliki undang-undang khusus yang seharusnya menjadikan kebijakan anggaran lebih berpihak pada wilayah tersebut.
Jika pemotongan anggaran terus terjadi, maka infrastruktur dasar seperti sekolah dan jalan akan sulit dibangun.
"Kalau semua diefisiensi, khususnya di bidang infrastruktur dan pendidikan, bagaimana kami bisa berjalan? Pembangunan fisik sekolah dasar saja tidak ada, apalagi jalan dan jembatan," imbuhnya.
Bupati Pegunungan Bintang Akan Bertemu Presiden dan Menkeu
Guna mencari solusi atas kondisi ini, Bupati Spei berencana menyampaikan keluhannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam agenda retret kepala daerah yang akan digelar di Magelang.
"Kami akan sampaikan langsung kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Kami berharap ada solusi konkret untuk Pegunungan Bintang," pungkasnya. (antara/ota)
Editor : Ockta Prana Lagawira