Jawa Pos Radar Lawu - Pemerintah mempersiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), yang akan digelar serentak secara nasional mulai (24/2) hingga bulan Maret 2025.
Langkah ini bertujuan memberikan akses pangan murah kepada masyarakat menjelang dan selama Ramadan hingga Lebaran.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa gerakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pangan pokok strategis.
“Perintah Bapak Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan. Operasi pasarnya nanti bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” ujar Arief usai rapat koordinasi di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Arief menjelaskan bahwa harga pangan yang dijual dalam GPM akan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami ingin bulan puasa, Ramadan, sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, wajar, dan sesuai aturan pemerintah,” imbuhnya.
Perlu dipahami, GPM akan melibatkan dinas pangan, dinas perdagangan, dan dinas pertanian di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota.
Selain itu, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) di 34 provinsi, BUMN seperti Perum Bulog dan ID FOOD, serta swasta, termasuk jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, turut mendukung program ini.
PT Pos Indonesia juga akan memanfaatkan jaringannya yang mencakup 4.500 kantor di seluruh Indonesia untuk distribusi.
Sebanyak 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota juga disiapkan untuk memudahkan masyarakat mengakses pangan murah.
Komoditas yang Didistribusikan
Pemerintah telah menetapkan target distribusi untuk beberapa komoditas utama:
- Minyak goreng MinyaKita: 70 ribu kiloliter (50 ribu kiloliter dari Bulog, 20 ribu kiloliter dari ID FOOD).
- Gula konsumsi: 50 ribu ton (43 ribu ton dari PTPN, 7 ribu ton dari ID FOOD).
- Bawang putih: 20 ribu ton dari 21 pelaku usaha.
- Daging kerbau beku: 19 ribu ton (10 ribu ton dari PT Berdikari, 9 ribu ton dari PT PPI).
- Beras: 100 ribu ton dari Bulog.
Sehingga, total distribusi mencapai 189 ribu ton, ditambah MinyaKita sebanyak 70 ribu kiloliter.
“Kami pastikan harga pangan yang dijual sesuai acuan pemerintah dan tidak mengganggu harga petani maupun peternak,” tegas Arief.
Untuk memastikan pelaksanaan GPM berjalan sesuai tujuan, Satgas Pangan Polri akan mengawasi distribusi dan harga.
Selanjutnya, Arief berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk menaikkan harga di luar acuan. (okta)
Editor : Riana M.