Jawa Pos Radar Lawu - Mantan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, ikut memberikan pandangan terkait wacana pemberian tunjangan hari raya (THR) untuk driver ojek online (ojol).
Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati agar kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi digital dan sektor gig economy.
Wacana ini mencuat setelah aksi unjuk rasa sejumlah mitra pengemudi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (17/2/2025).
Selain itu Hanif Dhakiri, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, menyoroti pentingnya pendekatan jangka panjang dalam menghadapi isu ini.
“Pemerintah perlu fokus pada solusi jangka panjang yang melindungi pekerja tanpa menghambat pertumbuhan bisnis,” ujar Hanif di Jakarta.
Bahkan, ia menjelaskan bahwa kebijakan populis tanpa landasan hukum yang jelas bisa berdampak buruk pada investasi di sektor digital.
Menurut Hanif, beban finansial tambahan bagi perusahaan aplikator berpotensi memicu kenaikan tarif, pemotongan insentif, atau bahkan pengurangan mitra pengemudi.
“Regulasi yang terburu-buru dapat merusak keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan perlindungan pekerja,” tegasnya.
Dalam pandangannya, ojek online beroperasi dalam ekosistem gig economy berbasis kemitraan, bukan hubungan kerja formal. Karena itu, mitra pengemudi secara hukum tidak otomatis berhak mendapatkan THR.
Namun, Hanif mengakui bahwa ketergantungan tinggi para mitra pada platform membuat hubungan ini lebih kompleks dari sekadar kemitraan biasa.
“Menekan perusahaan platform untuk memberikan THR tanpa dasar regulasi yang jelas bisa menjadi preseden buruk.
Solusi yang lebih baik adalah memperkuat regulasi perlindungan sosial bagi gig workers, misalnya melalui jaminan sosial berbasis kontribusi,” katanya.
Di sisi lain, pada hari yang sama, sekitar 30 perwakilan mitra pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
Mereka menyampaikan beberapa tuntutan utama, termasuk pemberian THR bagi para mitra pengemudi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menemui perwakilan pengunjuk rasa dan menyampaikan bahwa pemerintah akan menampung aspirasi mereka.
“Kami sedang mencari formula terbaik untuk melindungi para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojol,” kata Yassierli.
Ia juga menekankan pentingnya regulasi menyeluruh yang dapat memberikan perlindungan sosial tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi perusahaan.
“Ya, ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya terkait dengan THR kemarin. Pengusaha juga katanya mereka memahami dan mencoba mencari formula terbaiknya, itu yang kita tunggu nanti,” tambahnya.
Dengan isu ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar sebagaimana menghadirkan kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga berkelanjutan dan berlandaskan hukum yang jelas. (okta)
Editor : Riana M.