Jawa Pos Radar Lawu - Koordinasi antar kementerian dalam menangani kasus pagar bambu sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang menjadi sorotan.
Pengamat menilai kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming masih menunjukkan kelemahan koordinasi, bahkan menimbulkan pandangan yang saling bertolak belakang.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menyebutkan bahwa koordinasi antar kementerian di kabinet Prabowo-Gibran belum optimal.
Hal ini terungkap dalam diskusi bertema "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Catatan Kritis dan Tantangan Kedepan" di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
"Kita melihat kabinet ini masih kurang berkoordinasi. Jadi mereka itu muncul sendiri-sendiri sesuai dengan kementeriannya masing-masing," ungkap Jeirry.
Salah satu contoh nyata adalah kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
Dimana TNI Angkatan Laut (AL) telah memulai pembongkaran pagar laut, namun langkah ini sempat bertentangan dengan pandangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, awalnya meminta agar operasi pembongkaran dihentikan.
"Barang bukti yang masih dalam penyelidikan sebaiknya tidak dibongkar.
Jika dibongkar, bisa menimbulkan masalah baru seperti terganggunya arus laut," ujar Trenggono saat diwawancarai di Jimbaran, Bali, Minggu (19/1/2025).
Pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer tersebut kini menjadi barang bukti yang sedang diselidiki oleh KKP.
Bahkan, Trenggono juga menambahkan bahwa pembongkaran harus menunggu pengungkapan dalang di balik pemasangan pagar tersebut.
"Pencabutan itu mudah, tapi lebih penting untuk memastikan siapa yang memasang. Setelah semuanya jelas, baru pembongkaran dilakukan," tambahnya.
Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya selaras dengan langkah TNI AL yang langsung memulai proses pembongkaran.
Jeirry menilai, perbedaan sikap antara KKP dan TNI AL mencerminkan lemahnya koordinasi kabinet.
"Satu kementerian dengan yang lain bahkan saling menegasikan atau seolah-olah tidak ada koordinasi di antara mereka tentang isu-isu yang muncul di publik," kritiknya.
Meski demikian, Menteri KKP akhirnya menginstruksikan pembongkaran pagar laut pada Senin (20/1/2025). Proses tersebut telah dilanjutkan sejak Rabu (22/1/2025) oleh TNI AL dengan koordinasi lebih lanjut.
Kasus pagar laut ini menjadi cerminan tantangan kabinet Prabowo-Gibran dalam mengelola koordinasi antar lembaga.
Jeirry menegaskan bahwa pemerintah harus menyelesaikan kasus ini secara tuntas agar tidak menimbulkan dampak lebih luas, baik terhadap lingkungan maupun kepercayaan publik. (okta)
Editor : Riana M.