Jawa Pos Radar Lawu – Usai jalani 100 hari kinerja pemerintahan, presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan kebijakan baru berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025.
Inpres ini bertujuan mendorong efisiensi anggaran belanja negara, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50%.
Langkah ini menjadi salah satu upaya besar pemerintah setelah melewati 100 hari pertama kinerja kabinet.
Inpres ini memuat tujuh poin utama yang harus dijalankan oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Pada poin kedua, Prabowo menargetkan efisiensi terhadap anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun.
Dimana, anggaran tersebut terdiri atas Rp 256,1 triliun untuk belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,5 triliun untuk transfer ke daerah.
Salah satu fokus utama dalam kebijakan ini adalah identifikasi belanja operasional dan non-operasional.
Bahkan, Presiden Prabowo pun meminta para menteri dan pimpinan lembaga untuk menekan pengeluaran seperti belanja operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.
Kepada pemerintah daerah, Prabowo memberikan arahan untuk membatasi kegiatan seremonial, studi banding, dan seminar FGD.
Selain itu, kepala daerah diminta mengurangi perjalanan dinas hingga separuhnya dan membatasi belanja honorarium dengan mengatur jumlah tim serta besaran gaji.
"Instruksi ini sudah disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna kemarin," ungkap Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi kepada awak media, Rabu (22/1/2025).
Ia juga menegaskan, kebijakan ini merupakan hasil pembahasan intensif bersama para menteri di Istana Negara.
Pada poin kelima, Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta menetapkan besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditugaskan untuk memantau implementasi efisiensi oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.
Langkah Prabowo ini menjadi sorotan, mengingat pemangkasan perjalanan dinas dan pengeluaran seremonial kerap menjadi tuntutan publik.
Dibalik, efisiensi anggaran diharapkan mampu mendorong alokasi yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Dengan Inpres ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmennya untuk menjaga keuangan negara tetap sehat di tengah tantangan ekonomi global. (okta)
Editor : Riana M.