Jawa Pos Radar Lawu - Polemik mengenai riset yang dilakukan oleh OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis terlibat kejahatan terorganisasi dan korupsi dunia, memunculkan reaksi keras dari tokoh-tokoh Indonesia.
Salah satunya, R Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), yang mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk melayangkan nota protes resmi kepada pemerintah Belanda.
Pada Desember 2024, OCCRP yang berbasis di Amsterdam merilis hasil riset yang mencantumkan nama Presiden Jokowi dalam daftar tokoh-tokoh yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan korupsi.
Dimana, OCCRP menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan sejumlah lembaga antikorupsi, pemilu, dan peradilan di Indonesia.
Namun, mereka tidak menyertakan bukti langsung keterlibatan Jokowi dalam praktik korupsi.
Haidar Alwi pun menanggapi riset ini dengan keras, menyatakan bahwa tuduhan tersebut adalah bentuk pelecehan terhadap Presiden Jokowi yang dipilih secara sah oleh rakyat Indonesia melalui pemilu.
"Dengan segala hormat, saya memohon kepada Presiden Prabowo untuk memerintahkan Kementerian Luar Negeri untuk mengirimkan nota protes ke pemerintah Belanda agar negara dan pemerintah Indonesia dihormati," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (16/1/2025).
Bahkan, Haidar menilai bahwa tindakan OCCRP tidak lebih dari sebuah persepsi dan tanpa dasar yang jelas.
"Tentu saja ini bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk memasukkan suara palsu," tegas Haidar.
Haidar juga mencermati adanya kejanggalan dalam hasil riset tersebut, yakni ketidakhadiran nama Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang sering disebut terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dan kasus korupsi besar, dalam daftar finalis OCCRP.
Seiring dengan munculnya polemik ini, Haidar Alwi mengingatkan bahwa langkah-langkah diplomatik seperti nota protes akan menjadi penting untuk menjaga martabat bangsa Indonesia di mata dunia.
Tak senggan, ia juga menekankan bahwa jika Presiden Jokowi bisa menjadi sasaran.
Maka di masa depan Presiden Prabowo pun berpotensi menghadapi tuduhan serupa dari lembaga internasional yang tidak kredibel.
Sehingga, langkah Presiden Prabowo untuk memprotes riset ini diharapkan dapat memberikan sinyal tegas bahwa Indonesia tidak akan membiarkan tuduhan tanpa bukti mencemarkan nama baik pemimpinnya dan negara yang dihormati oleh dunia internasional. (okta)
