Jawa Pos Radar Lawu - Wakil Ketua Umum DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), Wiryawan, menentang wacana PDI Perjuangan (PDIP) yang mengusulkan Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, Polri harus tetap independen demi menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
"Polri adalah lembaga negara yang tidak harus berada di bawah naungan kementerian atau lembaga mana pun," kata Wiryawan dalam pernyataannya pada awak media, Sabtu (30/11/2024).
Wiryawan menekankan bahwa Polri harus langsung berada di bawah kendali Presiden RI.
Hal ini, menurutnya penting untuk memastikan bahwa fungsi penegakan hukum dapat dipantau secara langsung tanpa perantara.
"Karena fungsi penegakan hukum harus benar-benar diketahui oleh presiden tanpa perantara lagi," tegasnya.
Bahkan, ia juga menambahkan bahwa tak hanya Polri, tetapi TNI, BIN, dan Kejaksaan Agung juga seharusnya berada langsung di bawah Presiden.
Dimana, langkah ini dinilainya penting demi memastikan independensi lembaga-lembaga strategis negara tersebut.
Wiryawan memuji kinerja Polri dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang menurutnya luar biasa. Kolaborasi dengan TNI membuat proses Pilkada berlangsung aman dan damai.
"Kita melihat peran Polri dalam pengamanan Pilkada Serentak sangat luar biasa. Sehingga Pilkada dapat berjalan dengan aman dan damai," ujarnya.
Dengan kinerja baik yang telah ditunjukkan Polri, Wiryawan menilai bahwa wacana PDIP tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.
Tak hanya itu, ia pun berharap Polri tetap mampu menjalankan tugasnya secara independen dan profesional di masa depan.
Wacana mengenai posisi Polri di bawah kementerian atau lembaga lain terus memancing pro dan kontra.
Pandangan seperti yang disampaikan Wiryawan menunjukkan bahwa pentingnya mempertahankan independensi lembaga negara demi menjaga demokrasi dan stabilitas hukum di Indonesia. (okta)
Editor : Riana M.