Jawa Pos Radar Lawu - Pada rapat perdana Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menyampaikan kritik tajam atas kinerja Kemendagri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Deddy menyoroti keterlibatan aktif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penjabat Kepala Daerah yang secara terang-terangan dianggap cawe-cawe dalam proses Pemilu.
“Pengalaman Pilpres dan Pileg kemarin merontokkan kredibilitas institusi kekuasaan. Mereka menganggap cawe-cawe dalam proses demokrasi itu sebagai hal yang normal,” ungkap Deddy dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).
Tak hanya itu, Deddy menyoroti lemahnya kesadaran akan nilai-nilai falsafah bernegara dan aturan hukum di kalangan aparat yang seharusnya menjadi penegak prinsip-prinsip demokrasi.
“Tidak ada nurani mereka bicara apa itu undang-undang, apa itu falsafah bernegara, apa itu menjadi seorang pamong praja. Hilang semua,” lanjutnya.
Selanjutnya, Deddy mengungkapkan temuan adanya kepala daerah yang membagikan uang demi tujuan politik dalam Pemilu.
“Saya mengalami langsung. Bagaimana kepala desa yang bagi-bagi uang, dinas-dinas, Pj turun. Dan itu merata di seluruh Indonesia,” paparnya.
Kritik Deddy mencakup berbagai pelanggaran yang dia anggap merusak nilai demokrasi di Indonesia. Menurutnya, Pemilu seharusnya menjadi upaya membangun peradaban, bukan sekadar ritual demokrasi atau ajang rekrutmen pemimpin.
"Pemilu adalah cara kita membangun peradaban, bukan sekadar merekrut pemimpin. Cara kita membangun integritas, sistem pemerintahan, banyak sekali yang dipertaruhkan,” tegasnya.
Selain itu, Deddy juga menyoroti situasi Pemilu di Indonesia yang menurutnya semakin buruk dan menyamakan kondisi Pemilu Indonesia dengan situasi di negara-negara Afrika dan Amerika Latin.
Dimana, ia menyebut ancaman terhadap aparatur negara secara masif di wilayah-wilayah seperti Sulawesi, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara.
“Ketika terjadi secara masif, betulkah itu oknum?” tanya Deddy.
Di sisi lain, Deddy juga menekankan peran penting Mendagri Tito Karnavian dalam memperbaiki kondisi ini.
“Dengan latar belakang bapak sebagai penegak hukum, saya yakin bapak punya komitmen kuat untuk membangun demokrasi yang kokoh dan pemerintahan yang profesional,” tutupnya.
Rapat ini merupakan kali pertama bagi Tito bertemu dengan Komisi II DPR RI setelah kembali diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Tito juga menjabat sebagai Mendagri dalam pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. (okta)
Editor : Riana M.