Jawa Pos Radar Lawu – Ramai-ramai gelar aksi teattrikal di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, oleh koalisi masyarakat sipil untuk memperingati lima tahun yang mereka sebut sebagai "pembunuhan" KPK oleh Presiden Joko Widodo, Senin (30/9/2024).
Aksi tersebut merupakan kritik tajam terhadap perubahan Undang-Undang KPK pada tahun 2019, yang dianggap sebagai titik awal melemahnya lembaga anti-korupsi di Indonesia.
Koalisi masyarakat sipil, meskipun jumlah pesertanya tidak terlalu banyak, datang membawa spanduk besar bertuliskan "Peringatan Darurat."
Uniknya, spanduk itu menampilkan logo Garuda Indonesia, yang kemudian diikuti oleh foto keluarga Presiden Joko Widodo dalam momen pernikahan putranya, Kaesang Pangarep, dengan Erina Gudono.
Di bawah foto tersebut, terdapat tulisan yang provokatif, "Timpuk Dinasti Mulyono."
Aksi ini tak hanya berhenti pada spanduk simbolis, tetapi juga melibatkan pelemparan cat berwarna-warni dan telur ke arah spanduk tersebut.
Hal ini sebagai simbolisasi amarah dan kekecewaan masyarakat terhadap yang mereka sebut sebagai pelemahan KPK.
Staf Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara Herlambang, menjelaskan lebih lanjut tentang aksi ini.
Menurutnya, tema “Timpuk Dinasti Mulyono” dipilih untuk menggambarkan bagaimana Presiden Joko Widodo telah berkontribusi pada pelemahan KPK sejak perubahan Undang-Undang KPK pada 2019.
Seira, menyoroti bagaimana perubahan Undang-Undang KPK yang terjadi lima tahun lalu dianggap sebagai awal mula penurunan kinerja lembaga anti-korupsi tersebut. Dimana, revisi ini membungkam KPK dan membuat pemberantasan korupsi di Indonesia semakin lemah.
“Komisi Pemberantasan Korupsi semakin dibungkam, mengalami pelemahan dan penurunan kinerja. Padahal, sejak awal Presiden Joko Widodo akan menjalankan pemerintahan dan janji pemberantasan korupsi lebih baik selalu digaungkan,” kata Seira dalam orasinya di halaman gedung KPK.
Tak hanya soal revisi UU KPK, Seira juga menyinggung peristiwa penyingkiran puluhan pegawai KPK yang berintegritas lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Tes ini menjadi bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menurut koalisi tersebut semakin memperburuk kondisi lembaga pemberantasan korupsi itu.
"Hari ini kita mengundang teman-teman semua yang merasa jadi korban dari Dinasti Mulyono, dinasti yang dibentuk Presiden Joko Widodo, kami mengundang teman-teman ke sini untuk menyalurkan amarahnya, kekecewaannya," tegas Seira.
Dengan aksi teatrikal tersebut, koalisi masyarakat sipil berharap dapat mengingatkan publik tentang bagaimana kinerja pemberantasan korupsi telah merosot drastis dalam lima tahun terakhir, serta mendorong adanya upaya untuk memperbaiki kondisi ini. (okta)
Editor : Riana M.