Jawa Pos Radar Lawu - Bank Dunia baru-baru ini mengungkapkan bahwa harga beras di Indonesia terus berada di tingkat yang paling tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Laporan ini menjadi sorotan tajam terhadap Badan Pangan Nasional (Bapanas), terutama di bawah kepemimpinan Arief Prasetyo. Kritik pun muncul, termasuk dari ekonom Ferry Latuhihin, yang menekankan pentingnya figur yang kompeten dalam memimpin lembaga tersebut.
"Sosok yang mumpuni sangat dibutuhkan di Bapanas. Penggantinya juga harus seorang profesional," ujar Ferry Latuhihin, yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Ferry menegaskan bahwa kepemimpinan di institusi penting seperti Bapanas harus diisi oleh orang yang tepat, memiliki kemampuan, dan pengalaman yang relevan.
"Masalah institusi seperti Bapanas sangat bergantung pada sumber daya manusianya. The right man on the right place," jelas Ferry.
Salah satu penyebab utama mahalnya harga beras di Indonesia, menurut Ferry, adalah ketergantungan negara pada impor beras.
Dengan situasi ini, importir beras memiliki keleluasaan untuk menentukan harga di pasar domestik, sehingga harga menjadi sulit terkendali.
"Importir yang menentukan harga, makanya jadi mahal. Selain itu, suplai beras dalam negeri dikuasai oleh pemain dan tengkulak besar. Ini masalah institusional yang harus segera dibenahi," ungkap Ferry.
Pernyataan ini muncul setelah Bank Dunia merilis hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merespons laporan tersebut dengan menjelaskan bahwa perbandingan harga beras harus memperhitungkan skema Free On Board (FOB), di mana pembeli menanggung ongkos angkut barang hingga ke tujuan.
"Jika kita melihat harga FOB beras, sekitar USD 530-600, ditambah biaya pengangkutan kira-kira 40 dolar, coba dihitung berapa totalnya," jelas Presiden Jokowi saat diwawancarai awak media di Kaltim pada Kamis, (26/9/2024).
Baca Juga: Jeans Raven Hasilkan Gol untuk Indonesia, sang Ayah Sebut Kelak Putranya Bisa Latih di Indonesia
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengakui kebenaran laporan Bank Dunia. Menurutnya, harga beras di Indonesia memang tinggi, tetapi hal ini disebabkan oleh biaya produksi yang juga sangat besar.
"Biaya produksinya sudah tinggi, jadi kalau dilihat dari struktur biaya produksi beras dalam negeri, memang harganya menjadi lebih mahal," ujar Rachmi pada awak media di Bali, Jumat (20/9/2024).
Meski harga beras tinggi di kalangan konsumen, Rachmi menilai ini membawa kebahagiaan bagi petani karena harga gabah yang mereka jual berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Selain itu, ia mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) untuk tanaman pangan berada dalam kondisi yang baik.
"Dalam 10 tahun terakhir, NTP petani tanaman pangan saat ini paling tinggi," katanya.
Sementara itu, Country Director for Indonesia and Timor-Leste dari Bank Dunia, Carolyn Turk, menyampaikan bahwa harga beras yang tinggi di Indonesia tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani.
"Kami memperkirakan konsumen Indonesia membayar hingga 20 persen lebih mahal untuk makanan mereka daripada yang seharusnya mereka bayar di pasar bebas," ujarnya dalam Indonesia International Rice Conference 2024 di Bali.
Carolyn juga mengungkapkan bahwa mayoritas petani di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia kurang dari satu dolar AS per hari, atau sekitar 341 dolar AS per tahun.
"Sebanyak 87 persen petani memiliki lahan kurang dari dua hektare, dan dua pertiganya memiliki lahan kurang dari setengah hektare," tambahnya.
Bank Dunia menyebut tingginya harga beras di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kebijakan yang mendistorsi harga dan melemahkan daya saing pertanian.
"Beberapa kebijakan menyebabkan distorsi harga yang meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing," tutup Carolyn. (okta)
Editor : Riana M.