Jawa Pos Radar Lawu - 29 hari menjelang Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang, hiruk-pikuk pesta demokrasi semakin terasa.
Berbagai informasi terkait Pemilu 2024 tersebar luas di media sosial (medsos). Tidak sedikit kabar tersebut termasuk informasi liar. Bahkan menyesatkan bagi masyarakat yang notabene membutuhkan edukasi menentukan pilihannya.
Tidak sedikit pula, berbagai konten tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran. Khususnya pelanggaran konten internet atau siber terkait Pemilu 2024.
Bawaslu RI merilis hasil penanganan pelanggaran siber tentang Pemilu 2024 pada 14 Januari lalu.
Dari hasil penanganan pelanggaran siber, Bawaslu RI mencatat terjadi 260 pelanggaran siber terkait Pemilu 2024.
Perinciannya, 246 konten berupa ujaran kebencian, sembilan konten politisasi SARA, serta lima konten hoaks.
Adapun sasaran pelanggaran konten siber tersebut terdiri dari 248 konten terkait pasangan calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres). Serta 12 konten pelanggaran terkait Pemilu 2024.
Berbagai konten yang masuk kategori pelanggaran tersebut tersebar di berbagai platform medsos.
Yakni, 85 konten pelanggaran siber di instagram (Ig), 85 konten pelanggaran siber di facebook (Fb), 75 konten di aplikasi X atau Twitter, 13 konten di tiktok, serta dua konten pelanggaran di Youtube.
Adapun seluruh konten pelanggaran siber tersebut diidentifikasi Bawaslu RI mendasar hasil patroli pengawasan siber melalui penelusuran intelligent media monitoring (IMM) Bawaslu, serta aduan masyarakat.
Baca Juga: Mereka Bilang, Ayahku Koruptor
Bawaslu RI berpesan agar masyarakat tak segan melaporkan jika menemukan atau menjumpai dugaan pelanggaran terkait Pemilu 2024. (bawasluri/kid)
Editor : Nur Wachid